Dampak dari Orde Baru
Masa ORDE BARU :
- Pada masa orde ini, pegawai negeri harus masuk partai politik GOLKAR.
- Masih terdapat 3 partai politik.
- Telah dilangsungkan Pemilu sebanyak 6 kali. Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.
- Proses penyelenggaraan Negara di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Keberhasilan dimulai dengan Pelita ( Pembangunan 5 tahun ).
- Pemerintahan bersifat otoriter . Suara rakyat sama sekali tidak di dengar.
- Kebebasan pers tidak bisa dirasakan.
- Pemerintahan menanamkan nilai – nilai politik yang dilakukan melalui system Indoktrinasi dengan cara penataran P4.
- Tatanan kehidupan politik yang cenderung untuk kepentingan pemerintah diartikan sebagai kepentingan umum.
- Lembaga eksekutif lebih dominant dan mengendalikan lembaga legislatif dan yudikatif.
- Kegagalan pada masa orde baru, yaitu :
Hancurnya akonomi nasional yang ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tidak kunjung teratasi.
Tidak bersatunya lagi pilar – pilar pendukung Orde Baru.
Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik.
Desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi.
- Sering terjadi aksi demonstrasi.
MASA REFORMASI :
- Masa ini dimulai dengan masa transisi.
- Pemilu dilaksanakan pertama kali tanggal 7 Juni 1999 . Diikuti 48 peserta partai politik.
- Pemilu dilaksanakan secara demokratis, jujr dan transparan.
- Pemilu pertama pada tanggal 7 Junu 1999 memilih anggota DPR dan MPR. Berdasarkan siding MPR, maka terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai Wapres ( berdasarkan Tap MP No. VII tahun 1999 dan Tap MPR No. VIII )
- Dibentuk Undang – Undang no. 39 tahun 1999 sebagai upaya terhadap pengakuan HAM dan Undang – Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- Pada sidang istimewa MPR Juli 2001 presiden Abdurrahman Wahid di berhentikan oleh MPR dan digantikan oleh Wapres Megawati Sukarnoputri berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2001 dan Wapresnya Hamzah Haz berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/2001. Susunan Kabinetnya disebut Kabinet Gotong Royong.
- Sebagai bukti upaya perwujudan Negara demokrasi, antara lain dilakukannya amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002.
- Perkembangan Demokrasi mulai terlihat ketika diadakan Pemilu langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dan yang terpilih adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.
- Perubahan mulai dirasakan ketika adanya kebebasan pers yang dulu dibatasi dan sekarang sudah memiliki keleluasaan yang sangat bebas.
- Yang sangat membanggakan pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah tercapai rekonsiliasi antara RI – GAM pada tanggal 14-08-2005
- Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
- Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
- Sukses transmigrasi
- Sukses KB
- Sukses memerangi buta huruf
- Sukses swasembada pangan
- Pengangguran minimum
- Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
- Sukses Gerakan Wajib Belajar
- Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
- Sukses keamanan dalam negeri
- Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
- Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
- Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
- Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
- Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
- Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
- Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
- Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
- Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
- Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
- Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibut berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orba :
- Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.
- Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
- Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orba:
- Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis.
- Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
- Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.
- Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
- Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
- Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
- Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
- Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
- Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
- Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
- Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
- Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam
- Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
- Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)
- Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
- Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
- Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
- Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.
Comments
Post a Comment